EKONOMI PEMBANGUNAN DISUSUN : Bernando H. Parluhutan 21211471 Satrio P.S 26211641 Lukas Michael 24211142 M. Ridno 24211565 UNIVERSITAS GUNADARMA KALIMALANG APRIL 2012 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total danpendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan pendudukdan disertaidengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi(economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dansebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikankapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikanpendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomiapabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhanekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannyalebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dantingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebihbersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapatperubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagaisektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, dan teknik.1. Tujuan PenulisanSupaya mahasiswa dapat lebih memahami terhadap situasi ekonomi yangmana sekarang menjadi topik hangat dan dilema luar biasa bagi seluruh dunia.Paling tidak mahasiswa dapat memecahkan masalah kecil yang berhubungandengan rencana pembangunan di negara kita. Diharapkan pula makalah ini dapatmenjadi acuan belajar dalam mempelajari permasalahan ekonomi.1. Rumusan MasalahBerdasarkan pada latar belakang diatas maka penulis mencoba membuatidentifikasi permasalahan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagaiberikut :1. Apa saja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009?2. Siap kah Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam Persaingan Global?. BAB II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009Reformasi sistem politik di Indonesia baik yang bersifat kelembagaanmaupun perundangan memunculkan model perencanaan dan kebijakanpembangunan nasional yang baru mengantikan model perencanaan dan kebijakanlama. Muara dari reformasi ini adalah keinginan untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang timbul dari praktik perencanaanpembangunan maupun kebijakan pembangunan yang sebelumnya pernahditerapkan demi pencapaian tujuan kesejahteraan rakyatsebagaimana di amanatkan oleh konstitusi.Dalam konteks ini, Pemerintah dan DPR menyepakati pengundangan UUNomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagailandasan bagi proses perumusan program pembangunan baik dalam jangkapanjang, menengah maupun tahunan. Berkaitan dengan program pembangunan jangka menengah, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2004-2009 sebagai pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah.Secara singkat, model dan alur perencanaan pembangunan sebagaimanadiatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional dalam dijelaskan dalam diagram berikut ini.Sejalan dengan amandemen UUD 1945 ketiga tahun 2001, MajelisPermusyawaratan Rakyat tidak lagi memegang kedaulatan negara tertinggi. Selainitu, MPR juga tidak lagi memiliki kewajiban untuk menetapkan GBHN.Dengan berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hinggaamandemen keempat, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan,yaitu:Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN);Ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedomanpenyusunan rencana pembangunan nasional; danDiperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam NegaraKesatuan Republik Indonesia.Pemilihan presiden secara langsung sebagai hasil perubahan UUD 45 danditiadakannya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana. pembangunan serta pemberlakuan UU Nomor 32 tahun 2004, sebagai amandemenUU Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah yang memungkinkanpenyelenggaraan otonomi daerah dengan kewenangan yang lebih luas, nyata danbertanggung jawab kepada Daerah menjadi landasan perlunya sistem perencanaanpembangunan nasional. Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah jugamembawa konsekuensi diperlukannya langkah koordinasi dan pengaturan untuklebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunannasional, pembangunan daerah, maupun pembangunan antar daerah. Untukmenjawab kebutuhan-kebutuhan diatas, pada tanggal 5 Oktober 2004 Pemerintahdengan persetujuan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 25tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui UUNomor 25 tahun 2004, bangsa Indonesia memasuki era baru dalam sejarahpembangunan nasional untuk menjamin kegiatan pembangunan yang berjalansecara efektif, efisien, dan bersasaran dalam rangka mewujudkan tujuan negarasebagaimana diamanahkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.Masih tingginya laju pertumbuhan dan jumlah penduduk. Jumlah pendudukIndonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, meskipun laju pertumbuhannyadapat dikendalikan sehingga semakin menurun. Berdasarkan hasil SensusPenduduk (SP) 1990 dan 2000, jumlah penduduk Indonesia 179,4 juta jiwa dan206,3 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun padaperiode 1990-2000, lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk periode 1980-1990 (1,97 persen). Meskipun telah terjadi penurunan pertumbuhan pendudukkarena menurunnya angka kelahiran, namun secara absolut pertambahanpenduduk Indonesia masih:akan meningkat sekitar 3 sampai 4 juta jiwa per tahun.Hal ini disebabkan belum terkendalinya angka kelahiran pada tahun 1970- an,sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk pasangan usia subur yang relatif lebih cepat dibanding kelompok usia sebelumnya, atau timbulnya momentumkependudukan.Masih tingginya tingkat kelahiran penduduk. Faktor utama yangmempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat kelahiran. BerdasarkanSensus Penduduk tahun 1971, angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)diperkirakan 5,6 anak per wanita usia reproduksi, dan saat ini telah turun lebih 50persen menjadi 2,6 anak per wanita (Survei Demografl dan Kesehatan Indonesia-SDKI 2002-2003). Penurunan TFR antara lain karena meningkatnya penggunaanalat dan obat kontrasepsi (prevalensi) pada pasangan usia subur pada tahun 1980-an. Pada tahun 1971, angka prevalensi penggunaan kontrasepsi kurang dari 5persen, tahun 1980 meningkat menjadi 26 persen, tahun 1987 menjadi 48 persen,tahun 1997 menjadi 57 persen, dan tahun 2002 sebesar 60 persen (SDKI 2002-2003).2. SDM Indonesia dalam Persaingan GlobalSumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalamreformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas danmemiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yangselama ini kita abaikan.Adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (openunemployment Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusanperguruan tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruantinggi terus meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatankerja lulusan perguruan tinggi. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusanperguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguransarjana di Indonesia. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DitjenDikti) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000orang.Fenomena meningkatnya angka pengangguran sarjana seyogyanyaperguruan tinggi ikut bertanggungjawab. Fenomena penganguran sarjanamerupakan kritik bagi perguruan tinggi, karena ketidakmampuannya dalammenciptakan iklim pendidikan yang mendukung kemampuan wirausaha mahasiswa.Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalanselama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itusebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengantingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumberdayaalam intensif (hutan, dan hasil tambang), arus modal asing berupa pinjaman daninvestasi langsung. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan manajerialdan produktivitas SDM yang tinggi.Kenyataan ini belum menjadi kesadaran bagi bangsa Indonesia untukkembali memperbaiki kesalahan pada masa lalu. Rendahnya alokasi APBN untuksektor pendidikan—tidak lebih dari 12% -- pada peme-rintahan di era reformasi. Inimenunjukkan bahwa belum ada perhatian serius dari pemerintah pusat terhadapperbaikan kualitas SDM. Padahal sudah saatnya pemerintah baik tingkat pusatmaupun daerah secara serius membangun SDM yang berkualitas. Sekarang bukansaatnya lagi Indonesia membangun perekonomian dengan kekuatan asing. Tapisudah seharusnya bangsa Indonesia secara benar dan tepat memanfaatkan potensisumberdaya daya yang dimiliki (resources base).Orang tidak bekerja alias pengangguran merupakan masalah bangsa yangtidak pernah selesai. Ada tiga hambatan yang menjadi alasan kenapa orang tidakbekerja, yaitu hambatan kultural, kurikulum sekolah, dan pasar kerja. Hambatankultural yang dimaksud adalah menyangkut budaya dan etos kerja. Sementarayang menjadi masalah dari kurikulum sekolah adalah belum adanya standar bakukurikulum pengajaran di sekolah yang mampu menciptakan dan mengembangkankemandirian SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatanpasar kerja lebih disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang ada untukmemenuhi kebutuhan pasar kerja.Ekonomi abad ke-21, yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, merupakansuatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara diseluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanparintangan batas teritorial negara. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsaIndonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalamglobalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan internasional akan terjadipersaingan antarnegara. Indonesia dalam kancah persaingan global menurut WorldCompetitiveness Report menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negarayang diteliti, di bawah Singapura (8), Malaysia (34), Cina (35), Filipina (38), dan Thailand (40). Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi yang akan dihadapi bangsaIndonesia antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut: Produksi, di manaperusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksimenjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usahadan politik yang kondusif.Pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperolehpinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupunlangsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalammemperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (build-operate-transfer) bersama mitrausaha dari mancanegara. Tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerjadari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil daritenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional dan\atau buruhdiperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movementakan semakin mudah dan bebas. Jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepatmendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi,antara lain melalui: TV, radio, media cetak dan lain-lain. Dengan jaringankomunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagaibelahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh KFC, Hoka Hoka Bento,Mac Donald, dll melanda pasar di mana-mana.Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragamantarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatanperdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Bahkan, transaksimenjadi semakin cepat karena “less papers/documents” dalam perdagangan, tetapidapat mempergunakan jaringan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih.Dengan kegiatan bisnis korporasi (bisnis corporate) di atas dapat dikatakanbahwa globalisasi mengarah pada meningkatnya ketergantungan ekonomiantarnegara melalui peningkatan volume dan keragaman transaksi antarnegara(cross-border transactions) dalam bentuk barang dan jasa, aliran dana internasional(international capital flows), pergerakan tenaga kerja (human movement) danpenyebaran teknologi informasi yang cepat. Sehingga secara sederhana dapatdikemukakan bahwa globalisasi secara hampir pasti telah merupakan salah satukekuatan yang memberikan pengaruh terhadap bangsa, masyarakat, kehidupanmanusia, lingkungan kerja dan kegiatan bisnis corporate di Indonesia. Kekuatanekonomi global menyebabkan bisnis korporasi perlu melakukan tinjauan ulangterhadap struktur dan strategi usahaMasalah daya saing dalam pasar dunia yang semakin terbuka merupakan isukunci dan tantangan yang tidak ringan. Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulansaing yang tinggi niscaya produk suatu negara, termasuk produk Indonesia, tidakakan mampu menembus pasar internasional. Bahkan masuknya produk impordapat mengancam posisi pasar domestik. Dengan kata lain, dalam pasar yangbersaing, keunggulan kompetitif (competitive advantage) merupakan faktor yangdesisif dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, upayameningkatkan daya saing dan membangun keunggulan kompetitif bagi produkIndonesia tidak dapat ditunda-tunda lagi dan sudah selayaknya menjadi perhatian berbagai kalangan, bukan saja bagi para pelaku bisnis itu sendiri tetapi juga bagiaparat birokrasi,Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagipengembangan SDM di Indonesia. Salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saingekonomi. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal.Untuk menciptakan SDM berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan.Sebab dalam hal ini pendidikan dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokokdalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Pendidikan merupakankegiatan investasi di mana pembangunan ekonomi sangat berkepentingan. Sebabbagaimanapun pembangunan ekonomi membutuhkan kualitas SDM yang unggulbaik dalam kapasitas penguasaan IPTEK maupun sikap mental, sehingga dapatmenjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangkaglobalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutankompetisi. Oleh karena itu dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktorpenting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan.Salah satu problem struktural yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalahbahwa pendidikan merupakan subordinasi dari pembangunan ekonomi. Pada erasebelum reformasi pembangunan dengan pendekatan fisik begitu dominan. Hal inisejalan dengan kuatnya orientasi pertumbuhan ekonomi. Visi pembangunan yangdemikian kurang kondusif bagi pengembangan SDM, sehingga pendekatan fisikmelalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tidak diimbangi dengantolok ukur kualitatif pendidikan.Problem utama dalam pembangunan sumberdaya manusia adalah terjadinyamissalocation of human resources. Pada era sebelum reformasi, pasar tenaga kerjamengikuti aliran ekonomi konglomeratif. Di mana tenaga kerja yang ada cenderungmemasuki dunia kerja yang bercorak konglomeratif yaitu mulai dari sektor industrimanufaktur sampai dengan perbankan. Dengan begitu, dunia pendidikan akhirnyamasuk dalam kemelut ekonomi politik, yakni terjadinya kesenjangan ekonomi yangdiakselerasi struktur pasar yang masih terdistorsi.Kenyataan menunjukkan banyak lulusan terbaik pendidikan masuk ke sektor-sektor ekonomi yang justru bukannya memecahkan masalah ekonomi, tapi malahmemperkuat proses konsentrasi ekonomi dan konglomerasi, yang mempertajamkesenjangan ekonomi. Hal ini terjadi karena visi SDM terbatas pada struktur pasaryang sudah ada dan belum sanggup menciptakan pasar sendiri, karena kondisimakro ekonomi yang memang belum kondusif untuk itu. Di sinilah dapat disadaribahwa visi pengembangan SDM melalui pendidikan terkait dengan kondisi ekonomipolitik yang diciptakan pemerintah.Sementara pada pascareformasi belum ada proses egalitarianisme SDM yangdibutuhkan oleh struktur bangsa yang dapat memperkuat kemandirian bang sa.Pada era reformasi yang terjadi barulah relatif tercipta reformasi politik dan belumterjadi reformasi ekonomi yang substansial terutama dalam memecahkan problemstruktural seperti telah diuraikan di atas. Sistem politik multipartai yang telahterjadi dewasa ini justru menciptakan oligarki partai untuk mempertahankankekuasaan.Dengan demikian, pada era reformasi dewasa ini, alokasi SDM masih belummampu mengoreksi kecenderungan terciptanya konsentrasi ekonomi yang memangtelah tercipta sejak pemerintahan masa lalu. Sementara di sisi lain Indonesiakekurangan berbagai keahlian untuk mengisi berbagai tuntutan globalisasi. Pertanyaannya sekarang adalah bahwa keterlibatan Indonesia pada liberalisasiperdagangan model AFTA, APEC dan WTO dalam rangka untuk apa? Bukankahharapannya dengan keterlibatan dalam globalisasi seperti AFTA, APEC dan WTOmasalah kemiskinan dan pengangguran akan terpecahkan.Dengan begitu, seandainya bangsa Indonesia tidak bisa menyesuaikanterhadap pelbagai kondisionalitas yang tercipta akibat globalisasi, maka yang akanterjadi adalah adanya gejala menjual diri bangsa dengan hanya mengandalkansumberdaya alam yang tak terolah dan buruh yang murah. Sehingga yang terjadibukannya terselesaikannya masalah-masalah social ekonomi seperti kemiskinan,pengangguran dan kesenjangan ekonomi, tetapi akan semakin menciptakanketergantungan kepada negara maju.Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan globalisasi seyogyanyakebijakan link and match mendapat tempat sebagai sebuah strategi yangmengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pendidikan. Namun sayangnyaide link and match yang tujuannya untuk menghubungkan kebutuhan tenaga kerjadengan dunia pendidikan belum ditunjang oleh kualitas kurikulum sekolah yangmemadai untuk menciptakan lulusan yang siap pakai. Yang lebih penting dalam halini adalah strategi pembangunan dan industrialisasi secara makro yang seharusnyaberbasis sumberdaya yang dimiliki, yakni kayanya sumberdaya alam (SDA). Kalaustrategi ini tidak diciptakan maka yang akan terjadi adalah proses pengulangankegagalan karena terjebak berkelanjutannya ketergantungan kepada utang luarnegeri, teknologi, dan manajemen asing. Sebab SDM yang diciptakan dalamkerangka mikro hanya semakin memperkuat proses ketergantungan tersebut.Bangsa Indonesia sebagai negara yang kaya akan SDA, memiliki posisiwilayah yang strategis (geo strategis), yakni sebagai negara kepulauan dengan luaslaut 2/3 dari luas total wilayah; namun tidak mampu mengembalikan manfaatsumber kekayaan yang dimiliki kepada rakyat. Hal ini karena strategi pembangunanyang diciptakan tidak membangkitkan local genuin. Yang terjadi adalah sumberkekayaan alam Indonesia semakin mendalam dikuasai oleh asing. Sebab meskipunandaikata bangsa ini juga telah mampu menciptakan SDM yang kualifaid terhadapsemua level IPTEK, namun apabila kebijakan ekonomi yang diciptakan tidakberbasis pada sumberdaya yang dimiliki (resources base), maka ketergantungan keluar akan tetap berlanjut dan semakin dalam.Oleh karena itu harus ada shifting paradimn, agar proses pembangunanmampu mendorong terbentuknya berbagai keahlian yang bisa mengolah SDA danbisa semakin memandirikan struktur ekonomi bangsa. Supaya visi tersebut punterjadi di berbagai daerah, maka harus ada koreksi total kebijakan pembangunan ditingkat makro dengan berbasiskan kepada pluralitas daerah. Dengan demikianharapannya akan tercipta SDM yang mampu memperjuangkan kebutuhan danpenguatan masyarakat lokal. Karena untuk apa SDM diciptakan kalau hanya akanmenjadi perpanjangan sistem kapitalisme global dengan mengorbankankepentingan lokal dan nasional.Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunanekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokanmenjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunanekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumberdaya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. EKONOMI PEMBANGUNAN Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Pengertian pembangunan selama dua dekade yang lalu adalah kemampuan ekonomi nasional-nasional dimana keadaan ekonomi mula-mula kurang lebih statis selama jangka waktu yang lama untuk menaikkan dan mempertahankan untuk suatu kenaikkan GNP antara 5 sampai 7 persen atau lebih pertahun. Pengertian ini sangat bersifat ekonomis. Masalah pertumbuhan ekonomi dan investasi secara serius dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua . Kurangnya perhatian pada perang dunia kedua ini disebakan oleh beberapa factor yang antara lain : Pada masa sebelum Perang Dunia sebagian besar Negara-negara sedang berkembang masih merupakan daerah jajahan. Factor kedua adalah kurangnya usaha para pemimpin masyarakat yang dijajah untuk membahas masalah ekonomi pembangunan.Menuraut mereka, Pembangunan ekonomi hanya bisa dilakukan jika penjajahan telah berakhir.mengenai masalah pembanguna ekonomi masih sangat terbatas para perekonomian barat lebih memusatkan perhatian kepada masalah kemeleseta ekonomi dan pengangguran. Akhirnya di sadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan GNP pertahun saja. Pembangunan ekonomi itu bisa di artikan sebagai kegiatan-kegiatan yang di lakukan suatu Negara untuk menembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya batasan di ats maka pembangunan ekonomi pada umumnya di definisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu Negara meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi di atas jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai 3 sifat penting. Pembangunan ekonomi merupakan : 1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus 2. Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, dan 3. Kenaikkan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang. MASALAH EKONOMI PEMBANGUNAN MASALAH PENDIDIKAN DAN PERANANNYA DALAM MENCIPTAKAN PEMBANGUNAN "BIAYA SEKOLAH MAHAL" Begitulah sekelumit kalimat pendek yang sering diucapkan ibu-ibu saat tahun ajaran baru tiba. Dan di antara mereka mungkin salah satunya adalah Anda. Memang jika diamati, dari tahun ke tahun biaya sekolah selalu naik dan tidak pernah turun. Kenaikan biaya sekolah di beberapa tempat bahkan melebihi angka inflasi. Inilah yang terkadang membuat masyarakat sering panik dan mengeluh. Beban hidup menjadi semakin berat saja rasanya. Belum lagi kenaikan biaya-biaya hidup lainnya. ada beberapa faktor penyebab biaya sekolah mahal, diantaranya : 1. Gaji guru dan pegawai 2. Biaya gedung 3. Instrumen KBM 4. Seragam sekolah 5. Buku pelajaran 6. Daftar ulang 7. Program sekolah Menurut saya, faktor-faktor penyebab biaya sekolah mahal seperti yang sudah disebutkan diatas, bisa di minimalisirkan dengan adanya perhatian terhadap pembangunan ekonomi. mungkin, bisa saja dengan menerapkan sistem BOS(Biaya Operasional Sekolah) di sekolah-sekolah swasta atau sekolah-sekolah yang bonafit. atau memberikan beasiswa penuh terhadap murid-murid yang mempunyai prestasi di sekolahnya. atau dengan cara apapun pemerintah bisa melakukan kebijakan-kebijakannya untuk mengatasi atau menangani masalah "biaya sekolah mahal" ini. jadi sebisa mungkin, anak-anak yang berada di negara Indonesia ini, bisa merasakan sekolah dan menuntut ilmu sehingga tidak adanya lagi anak-anak yang putus sekolah hanya karena biaya sekolah yang mahal. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa biaya pendidikan akan selalu naik setiap tahun. Ada baiknya anda menyiapkannya jauh-jauh hari atau paling tidak sudah merencanakannya dengan matang. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Karena hujan itu sudah pasti, maka mulai sekarang Anda harus segera menyiapkan payungnya BAB III PENUTUP Kesimpulan Pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan jika tidak didukung sumber dayamanusia yang memadai. Sebaliknya, pembangunan kualitas sumber daya manusia juga tidak akan tercapai tanpa dukungan pertumbuhan ekonomi. Demikian pulapertumbuhan ekonomi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.Segitiga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, pengendalianpertumbuhan penduduk, serta lingkungan hidup harus dikelola pemerintah secarabersama-sama dan terintegrasi. Itulah konsep pembangunan berwawasan kependudukan dalam rangkamewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk harus ditempatkansebagai titik sentral kegiatan pembangunan.Selama periode 2004-2009, tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkanantara 4,5 persen sampai 6,0 persen. Pertumbuhan ekonomi sebesar itudiperkirakan hanya dapat menyerap angkatan kerja baru sekitar satu sampai satusetengah juta pekerja saja.Pada masa lalu, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen mampumenyerap sekitar 400.000 pekerja. Namun, pada saat ini diperkirakan hanyamampu menyerap sebanyak 250.000 sampai 300.000 pekerja baru. Sementaraangkatan kerja baru setiap tahun bertambah 2,5 juta orang. Dengan jumlahpenduduk yang diperkirakan masih bertambah dari 207 juta jiwa pada tahun 2004menjadi 220 juta jiwa pada tahun 2009, diperkirakan tingkat pengangguran padatahun 2009 nanti sekitar 8 persen dari seluruh angkatan kerja yang ada. DAFTAR PUSTAKA http://www.scribd.com/fuhita/d/25547694-MAKALAH-EKONOMI-PEMBANGUNAN http://abbelnbc2303.blog.com/2009/12/07/ekonomi-pembangunan/ http://bisnisguru.blogspot.com/2009/08/faktor-penyebab-biaya-sekolah-mahal.html